A. UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN DAN JUAL BELI

1. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

   • Mengatur perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
   • Pasal 65-66 mengatur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

2. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

   • Melarang kartel, monopoli, dan penyalahgunaan posisi dominan dalam perdagangan.

3. PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

   • Marketplace dan platform digital wajib terdaftar di pemerintah.
   • Aturan bagi pedagang luar negeri yang menjual ke Indonesia.

4. Permendag No. 50 Tahun 2020

   • Mengatur perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan dalam e-commerce.

B. UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

5. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

   • Hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.
   • Sanksi bagi pelaku usaha yang memberikan informasi palsu atau menyesatkan.

6. PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

   • Mengatur tanggung jawab platform digital terhadap keamanan data pengguna.

C. UNDANG-UNDANG TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE & IT LAW)

7. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Amendemen: UU No. 19 Tahun 2016)

   • Mengatur sahnya kontrak elektronik.
   • Pasal 28 ayat 1: Larangan penyebaran berita bohong yang merugikan transaksi elektronik.
   • Pasal 45A: Sanksi pidana 6 tahun dan denda Rp1 miliar untuk penipuan online.

8. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

   • Mengatur keamanan data pelanggan dalam transaksi online.

D. UNDANG-UNDANG TENTANG PENIPUAN DAN KEJAHATAN JUAL BELI

9. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

   • Pasal 378: Penipuan dalam transaksi jual beli.
   • Pasal 372: Penggelapan barang atau uang dalam jual beli.
   • Pasal 480: Penadahan (jual beli barang hasil kejahatan).

10. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

    • Mengatur sanksi untuk berbagai bentuk penipuan dalam transaksi perdagangan.

E. UNDANG-UNDANG PAJAK PERDAGANGAN

11. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

    • E-commerce wajib bayar pajak (PPN 11%).
    • Pajak penghasilan bagi pedagang online dengan omset > Rp500 juta/tahun.

12. PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak UMKM

    • UMKM kena pajak final 0,5% dari omset bruto per tahun.

F. UNDANG-UNDANG KHUSUS UNTUK PRODUK TERTENTU

13. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

    • Semua produk makanan dan minuman harus bersertifikat halal jika ingin mencantumkan label halal.

14. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

    • Mengatur standar keamanan pangan dan peredaran produk makanan di Indonesia.

15. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

    • Mengatur jual beli produk farmasi, alat kesehatan, dan obat-obatan.

16. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

    • Mengatur perdagangan hasil perkebunan (kopi, kelapa sawit, dll.).

G. UNDANG-UNDANG & PERATURAN OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN)

17. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

• OJK bertugas mengawasi perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank.
• Mengawasi fintech, e-commerce dengan layanan keuangan, serta pinjaman online (pinjol).

18. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Amendemen: UU No. 10 Tahun 1998)

• Mengatur transaksi pembayaran dan pengelolaan rekening bank dalam jual beli.

19. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

• Mengatur transaksi jual beli saham, obligasi, dan produk keuangan lainnya.

20. UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

• Melindungi dana konsumen di bank jika terjadi kebangkrutan bank.

21. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

• Mengatur transaksi jual beli berbasis syariah di sektor keuangan.

22. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)

• Mengatur transaksi digital, asuransi, fintech, dan e-commerce berbasis keuangan.

23. POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

• Mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi perbankan, pinjol, dan fintech.

24. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

• Mengatur fintech lending (P2P lending) dan pinjaman online (pinjol).

25. POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Produk Keuangan Digital

• Mengatur sistem pembayaran digital dan transaksi keuangan di e-commerce.

26. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

• Konsumen bisa melapor ke OJK atau LAPS SJK jika terjadi penipuan atau sengketa di layanan keuangan digital.